Lampiran permen pu no 31 tahun 2015 pdf

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN …

Lamp1-PermenPUPR12-2015.pdf - LAMPIRAN I PERATURAN …

Lamp1-PermenPUPR27-2016 - Documents Sep 10, 2017 · lampiran 1 PERMEN PUPR Nomor 27 Tahun 2016 BPPSPAM - Kementerian Pekerjaan Umum 14a_lampiran-perka-lkpp-no-19-tahun-2015.pdf . 562 293. lampiran lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah no. 19 tahun 2015 peraturan kepala lembaga kebijakan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 36/prt/m/2016 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja badan peningkatan BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04/PRT/M/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERENCANAAN SPALD BAB I RENCANA INDUK A. PERIODE PERENCANAAN Rencana Induk penyelenggaraan SPALD harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun, ditetapkan oleh Menteri, MENTERI PEKERJAAN UMUM - BKPM MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (5) dan Pasal 8B ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembagian MENTERI PEKERJAAN UMUM - pug-pupr.pu.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM …

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri ini. 8. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut: SALINAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SEKOLAH … dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU. 13. Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun. 14. Pemeliharaan bangunan gedung sekolah adalah sebagai berikut. PERATURANMENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN … Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Peraturan Menteri PUPR No. 7/PRT/M/2019 - Info Kontraktor

Lampiran I Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2019. Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha. Metode Seleksi, Prakualifikasi Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi: Perka LKPP No. 21 Tahun 2015. LAMPIRANPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM … LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI NO LAMPIRAN KET 01 Buku 01A: Standar Dokumen Pengadaan UnduhPekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/ PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN … PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PRT/M/2019 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 31. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK (PDF) Lampiran PermenPUPR Nomor 04 Tahun 2015 Tentang ... Lampiran Permen PUPR No 4 / 2015


Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 25/PRT/M/2007 TANGGAL 9 AGUSTUS 2007 . 31 D. PELAKSANA PENGURUSAN PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : …